Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Anggito Abimanyu mengatakan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi yang wajar adalah sebesar Rp1.000, per liter karena tidak akan berdampak kepada perekonomian secara keseluruhan.
"Kenaikan yang wajar adalah Rp1.000, per liter atau 22 persen. Kenaikan 22 persen masih di bawah kenaikan pendapatan per kapita dalam dua tahun 2010-2012 yang 25 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Menurut Anggito, kenaikan sebesar Rp1.000, akan mengakibatkan kenaikan laju inflasi sebesar dua persen yang diperkirakan tidak menghambat ekspansi perekonomian.
Selain itu, lanjut dia, kenaikan angka kemiskinan diprediksi tidak akan seburuk yang diperkirakan karena tidak ada kenaikan harga minyak tanah.
Dengan demikian, kebutuhan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bisa dikurangi menjadi Rp10 triliun, dari rencana pemerintah sebesar Rp25,6 triliun.
Anggito menjelaskan alokasi BLSM per rumah tangga sasaran (RTS) yang diberikan cukup Rp100 ribu bagi 10 juta RTS, lebih sedikit dibandingkan BLSM versi pemerintah sebesar Rp150 ribu per RTS untuk 18,5 juta RTS.
"Selain itu, yang lebih dibutuhkan adalah kompensasi untuk percepatan pembangunan BBG dan transportasi umum Rp15 triliun," ujarnya.
Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini, kenaikan harga BBM bersubsidi sesuai yang diusulkan pemerintah sebesar Rp1.500 per liter sedikit di luar kewajaran.
"Menambah kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter atau 33 persen, tidak wajar karena melampaui kenaikan rata-rata pendapatan per kapita 25 persen dalam dua tahun," ujar Anggito.
Namun ia mengatakan kenaikan harga premium dan solar bersubsidi harus dilakukan untuk menghemat anggaran, mengurangi defisit anggaran serta mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang lebih tinggi.
Kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak, untuk memberikan insentif pada pengembangan BBG dan energi alternatif serta menurunkan konsumsi BBM.
Menurut Anggito, apabila BBM dinaikan sebesar Rp1.000 per liter, maka pemerintah akan menghemat anggaran sebesar Rp25 triliun. Sementara kenaikan Rp1.500 per liter akan menyebabkan penghematan Rp40 triliun.
(T.S034/E005)
sumber : http://www.antaranews.com
"Kenaikan yang wajar adalah Rp1.000, per liter atau 22 persen. Kenaikan 22 persen masih di bawah kenaikan pendapatan per kapita dalam dua tahun 2010-2012 yang 25 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Menurut Anggito, kenaikan sebesar Rp1.000, akan mengakibatkan kenaikan laju inflasi sebesar dua persen yang diperkirakan tidak menghambat ekspansi perekonomian.
Selain itu, lanjut dia, kenaikan angka kemiskinan diprediksi tidak akan seburuk yang diperkirakan karena tidak ada kenaikan harga minyak tanah.
Dengan demikian, kebutuhan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bisa dikurangi menjadi Rp10 triliun, dari rencana pemerintah sebesar Rp25,6 triliun.
Anggito menjelaskan alokasi BLSM per rumah tangga sasaran (RTS) yang diberikan cukup Rp100 ribu bagi 10 juta RTS, lebih sedikit dibandingkan BLSM versi pemerintah sebesar Rp150 ribu per RTS untuk 18,5 juta RTS.
"Selain itu, yang lebih dibutuhkan adalah kompensasi untuk percepatan pembangunan BBG dan transportasi umum Rp15 triliun," ujarnya.
Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini, kenaikan harga BBM bersubsidi sesuai yang diusulkan pemerintah sebesar Rp1.500 per liter sedikit di luar kewajaran.
"Menambah kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter atau 33 persen, tidak wajar karena melampaui kenaikan rata-rata pendapatan per kapita 25 persen dalam dua tahun," ujar Anggito.
Namun ia mengatakan kenaikan harga premium dan solar bersubsidi harus dilakukan untuk menghemat anggaran, mengurangi defisit anggaran serta mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang lebih tinggi.
Kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak, untuk memberikan insentif pada pengembangan BBG dan energi alternatif serta menurunkan konsumsi BBM.
Menurut Anggito, apabila BBM dinaikan sebesar Rp1.000 per liter, maka pemerintah akan menghemat anggaran sebesar Rp25 triliun. Sementara kenaikan Rp1.500 per liter akan menyebabkan penghematan Rp40 triliun.
(T.S034/E005)
sumber : http://www.antaranews.com
Editor: Ruslan Burhani
