Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah selalu dibarengi dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Secara kebetulan atau tidak, harus naiknya harga BBM itu biasanya berdekatan dengan akan diselenggarakannya PEMILU. Dan sudah jadi konsumsi para pakar atau peneliti, banyak sekali sangkaan-sangkaan yang kurang pro pemerintah bahwa kenaikkan BBM ini ada unsur politiknya. Ada yang yang mengkalim bahwa kenaikkan BBN yang diikuti oleh BLT ini merupakan cara pemerintah yang berkuasa sekarang untuk menarik simpati masyarakat.
Naiknya harga BBM sebesar Rp.1500,- oleh pemerintah dirasakan cukup wajar untuk mempertahankan kelangsungan perekonomian di Indonesia. Subsidi BBM yang selama ini diberikan terhadap BBM dirasakan kurang tepat sasaran. Banyak dari kalangan menengah yang mengkonsumsi BBM dari pada kalangan masyarakat kecil. Dari situlah pemerintah mengambil kesimpulan bahwa subsidi BBM harus dicabut. Sebagai kompensasi kepada masyarakat akan diberikan Bantuan Langsung tunai sebesar Rp.150.000,- selama sembilan bulan. Apakah setelah waktu sembilan bulan itu cukup untuk memperbaiki perekonomian kecil masyarakat ? atau waktu yang cukup buat meredam emosi masyarakat ?
Pemberian BLT selama sembilan bulan itu ibaratnya Pemerintah punya kredit terhadap masyarakat. Selama waktu itu pemerintah terus memberikan cicilan-nya kepada masyarakat. Mungkin setelah selesai waktu yang sembilan bulan itu, ada tambahan anggaran lebih buat biaya APBN pemerintah. Pembenahan infra struktur atau kenaikkan gaji PNS bukan tidak mungkin akan dilakukan pemerintah.
Mungkinkah pemberian BLT oleh pemerintah itu akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran untuk seluruh lapisan masyarakat dari pencabutan subsidi BBM ?
Cara berfikir masyarakat akan lebih sederhana dibanding cara berfikir para pakar politik di pemerintahan ini....
gambar karikatur dari : http://matanews.com
Naiknya harga BBM sebesar Rp.1500,- oleh pemerintah dirasakan cukup wajar untuk mempertahankan kelangsungan perekonomian di Indonesia. Subsidi BBM yang selama ini diberikan terhadap BBM dirasakan kurang tepat sasaran. Banyak dari kalangan menengah yang mengkonsumsi BBM dari pada kalangan masyarakat kecil. Dari situlah pemerintah mengambil kesimpulan bahwa subsidi BBM harus dicabut. Sebagai kompensasi kepada masyarakat akan diberikan Bantuan Langsung tunai sebesar Rp.150.000,- selama sembilan bulan. Apakah setelah waktu sembilan bulan itu cukup untuk memperbaiki perekonomian kecil masyarakat ? atau waktu yang cukup buat meredam emosi masyarakat ?
Pemberian BLT selama sembilan bulan itu ibaratnya Pemerintah punya kredit terhadap masyarakat. Selama waktu itu pemerintah terus memberikan cicilan-nya kepada masyarakat. Mungkin setelah selesai waktu yang sembilan bulan itu, ada tambahan anggaran lebih buat biaya APBN pemerintah. Pembenahan infra struktur atau kenaikkan gaji PNS bukan tidak mungkin akan dilakukan pemerintah.
Mungkinkah pemberian BLT oleh pemerintah itu akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran untuk seluruh lapisan masyarakat dari pencabutan subsidi BBM ?
Cara berfikir masyarakat akan lebih sederhana dibanding cara berfikir para pakar politik di pemerintahan ini....
gambar karikatur dari : http://matanews.com
