Mayoritas Anggaran Disdik Subang Digunakan Untuk Gaji Guru

Berita Subang – Anggaran untuk alokasi dana pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang pada tahun anggaran 2013 mayoritas habis dipakai untuk membayar gaji guru.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang Ahmad Sobari mengatakan alokasi dana pendidikan mencapai 41 persen dari total APBD 2013 Kabupaten Subang sebesar Rp1,5 triliun.

“Alokasi anggaran dinas pendidikan merupakan yang terbesar dari semua satuan organiasi perangkat daerah (SOPD) yang ada di Subang,” ungkapnya.

Hanya saja, penggunaannya memang sebagian besar diperuntukan buat membayar gaji. “Tapi, meski begitu, anggaran buat alokasi pembangunan sarana dan prasarananya sudah mencapai 20 persen seperti diamanatkan Undang-undang,” pungkasnya.

“Yang diperuntukan buat membangun sarana dan prasarana mencapai Rp103 miliar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) Kabupaten Subang HE Kusdinar mengatakan alokasi dana pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang pada tahun anggaran 2013 yang mencapai Rp700 miliar, mayoritas habis dipakai untuk membayar gaji guru. “Yang diperuntukan buat membangun sarana dan prasarana mencapai Rp103 miliar,” katanya.

Menurut Kusdinar, beban pembayaran gaji yang begitu besar, disebabkan jumlah guru yang ada di daerahnya yang mencapai 8.000 orang. “Jumlah itu merupakan 2/3 jumlah total PNS yang ada di Subang,” ujarnya.

Dia memastikan dengan dana Rp103 miliar yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp64 miliar dan bantuan pusat Rp39 miliar, pembangunan sarana dan prasaran pendidikan pada tahun anggaran 2013 akan berhasil secara signifikan. “Proyeksi prioritas kami merehab gedung sekolah SD, SMP dan SMK dan pengadaan buku serta perlatan multimedia,” ujar Kusdinar.

Dia menyebutkan, dari 860 gedung SD negeri, yang memerlukan rehabiltasi hanya 10 persennya. Meski begitu, Kusdinar masih belum bisa merinci biaya yang diperlukan buat alokasi pengadaan buku, peranti multimedia dan biaya rehabilitasi yang diperlukan dengan alasan masih menyusun rencana anggaran pembangunannya (RAB) serta masih menunggu petunjuk teknisnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

sumber: beritasubang.com

Di Subang, Ribuan Guru Honorer Belum Terdata

Berita Subang -  Ribuan sukarelawan guru honorer di Kabupaten Subang hingga kini belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat yang otomatis belum juga terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Kusdinar mengatakan, saat ini terdapat 8.000 lebih guru honorer yang aktif bekerja tetapi baru 6.000 di antaranya yang tercatat dalam database.

“Masih banyak yang belum terdata. Jadi, tahun ini akan dilakukan pendataan ulang, mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang bisa terdata,” katanya, Rabu (16/1).

Bekerja sama dengan Forum Tenaga Honorer Sekolah (FTHS) Kabupaten Subang, Dinas Pendidikan setempat kini tengah melakukan pendataan ulang terhadap jumlah tenaga honorer yang kini aktif bekerja. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran bagi guru honorer tahun ini.

Untuk mengakomodasi ribuan guru honorer yang nantinya bakal masuk dalam pendataan, Dinas Pendidikan Kab. Subang tahun ini menambah tunjangan honorer menjadi Rp 9 miliar, naik Rp 1 miliar dibandingkan dengan tahun lalu.

“Setiap guru honorer nantinya akan mendapatkan tunjangan Rp 100.000-Rp 300.000 per bulan, bergantung pada masa kerjanya,” kata Kusdinar seraya menjelaskan, pencairan tunjangan tersebut pada tahun ini akan dilakukan dalam dua tahap setiap semester.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang akan mengumumkan data 6.562 tenaga honorer kategori II (K2) yang masuk dalam tahap uji publik pada akhir Januari atau awal Februari mendatang. Nama-nama yang lolos dalam uji publik berhak mengikuti tes selanjutnya untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Uji publik ini akan diumumkan di berbagai media massa baik cetak ataupun elektronik selama 21 hari. Jika ada penyimpangan dalam daftar uji publik, silakan laporkan,” kata Kepala BKD Subang, Nina melalui Kepala Bidang Pengadaan, Heri Tantan.

Sumber : beritasubang.com